Home > Uncategorized > ANALISIS KERJASAMA SISTER CITY PEMERINTAH DAERAH : POTENSI MASALAH DAN SOLUSINYA

ANALISIS KERJASAMA SISTER CITY PEMERINTAH DAERAH : POTENSI MASALAH DAN SOLUSINYA

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS KERJASAMA SISTER CITY PEMERINTAH DAERAH : POTENSI MASALAH DAN SOLUSINYA

 

 

 

 

OLEH :

NAMA PENULIS                                     : EDI MIRANTO

ASAL PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS SLAMET RIYADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI

SURAKARTA

2011

ANALISIS KERJASAMA SISTER CITY PEMERINTAH DAERAH : POTENSI MASALAH DAN SOLUSINYA

 

Pedahuluan

Saat ini dunia sedang dalam dilanda globalisasi, garis-garus batas pun seakan menjadi kabur, dan sebagai dampak dari revolusi teknologi komunikasi dan transportasi, keterlibatan aktor-aktor non Negara dalam ranah internasional kian menguat. Peran Negara dalam aktifitas dunia Internasional dengan Negara lain tidak lagi mendominasi praktek hubungan internasional. Sedangkan disisi lain peran aktor-aktor non Negara menempati posisi yang semakin penting dalam Hubungan Internasional. Aktor-aktor yang dimaksud antara lain Multinational Corporations, Non Government Organizations, bahkan individu kini telah menguat peranannya dalam turut mewarnai aktifitas hubungan internasional.

Salah satu aktor yang semakin aktif kehadirannya dalam arena internasional adalah pemerintah lokal (local goverment). Pemerintah-pemerintah lokal dari Negara-negara di seluruh dunia saling berhubungan satu sama lain. Mereka membentuk jaring-jaring kerjasama. Kota-kota, provinsi, berbagai negara bagian maupun negara-negara kecil telah melakukan aktifitas internasional.

Ketika kita melihat praktek di Indonesia, sejak reformasi tahun 1999 lalu telah memberikan kemajuan yang signifikan pada bidang desentralisasi melalui disahkannya otonomi daerah dan pemindahan pengelolaan daerah kepada Pemerintah Daerah dan Kotamadya yang efektif pada 2001. Namun, kemampuan pemerintah daerah akan tata kepemerintahan yang baik masih kurang. Sedangkan solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat masih belum memberikan gambaran yang cukup terhadap apa yang dibutuhkan pemerintah daerah.

Otonomi daerah yang telah berjalan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Akan tetapi, pembangunan daerah tidak akan datang dan terjadi begitu saja. Pembangunan di daerah baru akan berjalan jika sejumlah prasyarat telah dipenuhi oleh penyelenggara pemerintahan daerah. Salah satu hal yang menjadi prasyarat adalah pemerintah daerah harus kreatif. Pembangunan daerah berkaitan pula dengan inisiatif lokal, dan untuk berinisiatif diperlukan kreativitas dari para penyelenggara pemerintahan. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan kerjasama internasional. Hal ini guna mencari pemecahan-pemecahan inovatif yang dihadapi Daerah. (Syaukani, dkk, 2002)

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terdapat 33 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota, dimana masing-masing memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemerintah menyadari keadaan tersebut sehingga memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menjalin kerjasama dengan kota-kota lain di luar negeri. Dalam rangka pengembangan daerah agar lebih maju, maka kebijakan itu ditandai dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan diperbaharui dengan PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

Kerjasama yang dijalin antara kota-kota di luar negeri dikenal dengan nama sister city atau state/ province. Pada mulanya kerjasama sister city atau state/ province ini dikenal di Eropa Barat kemudian berkembang di kota-kota Amerika Serikat dan pada perkembangan selanjutnya menyebar ke seluruh dunia termasuk Asia dan Timur Tengah. Melalui hubungan kerjasama antar kota sister city atau state/ province tersebut diharapkan masyarakat kedua kota akan dapat saling mengenal dan saling membantu tanpa membedakan sistem sosial dan ekonomi dari negara yang bersangkutan.

 

Kerjasama Sister City

Dalam PERMENDAGRI Nomor 1 tahun 1992, disebutkan bahwa hubungan kerjasama sister city adalah hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri. Hubungan kerjasama dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan.

Dalam PERMENDAGRI tersebut disebutkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan kerjasama internasional antara lain:

a. persamaan kedudukan;

b. memberikan manfaat dan saling menguntungkan;

c. tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;

d. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;

f. mendukung pengarusutamaan gender; dan

g. sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Di Indonesia telah banyak Pemerintah Daerah yang telah melakukan kerjasama internasional baik dalam bentuk sister city maupun sister province. Seperti yang dilakukan Pemerintah Daerah Jawa Timur dengan Osaka (Jepang), Saga (Jepang), West Australia (Australia), Guongnam (Korea selatan), Shandong (China), Shanghai (China), Jinan (China) dan Tianjin (China). Provinsi DIY dengan Kyoto Prefecture (Jepang). Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Negara Bagian Queensland (Australia) dan Chung Cheong-buk do (Korea Selatan). Kota Surakarta dengan Kota Montana (Bulgaria). Sementara Kota Semarang dengan Kota Brisbane (Australia). Serta masih banyak Daerah lain yang telah menjalin kerjasama serupa.

 

Sister City Pemerintah Daerah Surakarta dan sekitarnya

Pembahasan dalam essay ini, penulis membatasi ruang lingkupnya di Kabupaten dan Kota se-eks karesidenan Surakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua Kabupaten dan satu Kota yang melakukan kerjasama sister city dengan kota di Negara lain, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Dalam perkembangannya sister city yang dilakukan Kota Surakarta telah terjalin dengan Kota Montana, Bulgaria sedangkan dua kabupaten lainnya masih dalam proses perencanaan hingga saat ini.

Sister city Pemerintah kota (Pemkot) Surakarta dengan Pemkot Montana, Bulgaria yang telah berjalan hampir empat tahun sejak penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2007 ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kerjasama ini meliputi beberapa bidang khususnya yang menyangkut perdagangan dan bisnis. Selain itu Montana juga menjadi penghubung bagi eksport yang berasal dari kota Solo ke negara-negara Eropa dengan fasilitasi Montana. Kerjasama kedua negara juga telah diperluas dalam pengembangan ekonomi dan budaya kedua negara. (Tempo, 19 Februari 2007)

Sister city yang dikembangkan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan perluasan lapangan pekerjaan. Hal ini karena ukuran yang paling fundamental bagi keberhasilan pembangunan sebuah daerah adalah seberapa jauh pemerintah daerah tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. (Syaukani, dkk, 2002)

Kabupaten Wonogiri yang hampir sebagian besar tanahnya tidak terlalu subur untuk pertanian, bebatuan dan kering ini membuat penduduknya lebih banyak merantau. Oleh karena itu, Pemkab Wonogiri berinisiatif mengembangkan perindustrian dengan melakukan kerjasama internasional dengan daerah di Negara lain. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang terbukanya lapangan kerja yang lebih besar. (BPS Kab. Wonogiri, 2007)

Setelah melakukan kunjungan di beberapa negara, akhirnya ada sebuah daerah  yang tertarik untuk mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Wonogiri, yaitu Kabupaten Wuming. Kabupaten ini berada di Provinsi Guangxi, China. Tidak tanggung-tanggung, rencana kerjasama pun akan didesain dalam bentuk kerjasama sister city. (Solopos, 23 September 2010)

Disamping rencana sister city dengan Wuming, Wonogiri juga berencana menjalin kerjasama sister city dengan Pemerintahan Qatar. Selama ini Pemerintah Qatar telah 2 tahun berpartisipasi dalam pembangunan masjid-masjid di wilayah Wonogiri yang telah dibangun kurang lebih 75 masjid dan 120 sumur. Target utama rencana kerjasama sister city ini akan diarahkan dalam pembangunan Multiply Center (Islamic terpadu) di Kota Gaplek ini.[1]

Di sisi lain Kabupaten yang juga memiliki kerjasama sister city adalah Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen telah menggandeng Kota Shah Alam, Selangor, Malaysia dalam bentuk sister city. Kerjasama ini muncul setelah Pemkab melakukan kunjungan ke Kota Shah Alam dan akhirnya Walikota Shah Alam melakukan kunjungan balasan ke Sragen pada 2007 lalu. Shah Alam adalah ibukota negara bagian Selangor, Malaysia.

Kedua Pemerintah telah menandatangani Memorandum of Understanding (nota kesepahaman) pada tahun 2007. Kerjasama sister city ini meliputi bidang industri, perdagangan, serta memfokuskan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta pertanian di kedua Kota. (Suara Merdeka, 10 Agustus 2007)

 

Mengalami Kegagalan

Penulis melihat dari keempat kerjasama sister city yang dilakukan ketiga Kabupaten dan Kota di Surakarta dan sekitarnya tersebut, hanya satu kerjasama yang berjalan efektif dan optimal. Dari ketiga Kabupaten dan Kota tersebut hanya Kota Surakarta yang menunjukkan adanya nilai positif dan keuntungan yang dapat dirasakan masyarakat. Menurut Dinas Perdagangan Surakarta, selama ini beberapa produk unggulan semacam mebel, tekstil, dan garmen telah dipasarkan ke Montana, Bulgaria dalam kerangka kerja sama bilateral antara Pemkot Surakarta dan kota di Eropa Timur tersebut. Selain tiga produk tersebut, Pemkot Surakarta juga memasarkan produk-produk unggulan lainnya, antara lain makanan dan minuman, material, mozaik bulu ayam, jamu tradisional, sepatu sandal, tempe dan tahu, baju ukir, kemasan, blangkon, aksesoris antik, kostum olahraga, kerajinan kayu, serta batu kayu.

Namun, kondisi ini berbeda dengan pelaksanaan di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Kerjasama di kedua Kabupaten ini terkesan tidak berjalan dengan optimal bahkan terancam dibatalkan. Di Wonogiri, rencana kerjasama sister city Pemkab Wonogiri dengan pemkab Wuming telah menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Rencana yang sudah dirintis sejak tiga tahun silam dan ditarget MoU pada Bulan April 2010 ini tidak pernah ada kejelasan hingga saat ini. Grand design yang akan dijadikan format kerjasama pun juga masih belum jelas. Dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri berencana membatalkan rencana kerjasama sister city antara Wonogiri dengan Pemerintah Wuming. (Joglosemar, 12 April 2011)

Wuming merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bawah administrasi kota Nanning, Provinsi Guang Xi, China. Kerja sama sister city ini dimulai dengan perkenalan melalui pihak ketiga. Awalnya, pihak ketiga ini, yakni Guang Xi State Farms mengadakan kerjasama untuk ekspor ketela pohon dengan BUMD Surya, lalu berlanjut dengan rencana pembangunan kawasan industri di Alas Kethu. Menurut Pemkab Wonogiri, rencananya di hutan tersebut akan dibangun 50 Perusahaan bioetanol. Jika terealisasi maka perusahaan ini sebenarnya mampu menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja.

Rencana pembangunan kawasan industri dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Jalinan kerja sama itu terhitung mulai 2008 hingga 2011. Proyeksi investasi China difokuskan di beberapa bidang di antaranya industri, pertanian dan pariwisata. Total dana investasi untuk pembangunan kawasan industri tersebut telah disetujui Menteri Perdagangan China senilai Rp 51 triliun. Bahkan, rencananya tidak hanya kawasan industri yang akan dikerjasamakan, namun juga kerja sama di bidang pertanian dengan mengoptimalkan potensi ketela pohon yang ada di Kabupaten Wonogiri. (Solopos, 23 September 2010)

Setelah kunjungan Pemkab ke Wuming yang belum mendapatkan hasil, Pemerintah Wuming merencanakan datang ke Wonogiri untuk meninjau lokasi lahan yang akan dibuat kerjasama. Namun, rencana awalnya sekitar bulan Februari-Maret 2010, kemudian mundur bulan Mei lalu mundur lagi bulan Juni. Sampai saat ini, Pemkab Wonogiri belum dapat memastikan kapan kedatangan Pemerintah Wuming. Setiap dibuat agenda pertemuan antara Pemkab Wonogiri dengan Wuming delegasi yang hadir dari Wuming bukan Pemerintah tapi hanya perwakilan dari perusahaan Guang Xi State Farm. Pemerintah Wonogiri berencana membatalkan kerjasama sister city ini. (Joglosemar, 25 April 2011)

Selain kerjasama dengan Wuming, China Pemkab Wonogiri juga memiliki rencana kerjasama sister city dengan Pemerintah Qatar. Rencana kerjasama Wonogiri yang akan bekerjasama dengan Pemerintah Qatar terlihat mengalami kendala dan bernasib sama dengan rencana kerjasama sister city dengan Wuming, China. Menurut Pemkab Wonogiri rencana sister city ini muncul setelah kunjungan Directur Qatar Charity ke Wonogiri dalam peresmian pembangunan sebuah masjid di Manyaran, Wonogiri. Pembangunan tersebut menggunakan bantuan dana dari Qatar Charity. Qatar Charity merupakan sebuah lembaga Amal Pemerintah Qatar yang bergerak di bidang pengabdian sosial dan pelayanan masyarakat. Kerjasama sister ini akan diarahkan dalam pembangunan Islamic Center di Kabupaten Wonogiri. Pembangunan ini akan dilakukan di lahan tanah di Kelurahan Giriwono. Penulis melihat Pemkab Wonogiri belum dapat belajar dari pengalaman kegagalannya dalam menjalin kerjasama sister city dengan Kabupaten Wuming, China. Sampai saat ini rencana kerjasama sister city Wonogiri-Qatar belum jelas.

Di Kabupaten Sragen memiliki kasus yang berbeda. Walaupun Penandatanganan MoU telah dilakukan dengan Pemkot Shah Alam pada 2007, namun tidak ada tanda-tanda nilai keuntungan yang dapat dirasakan masyarakat. Kerjasama yang awalnya difokuskan pada bidang pertanian di Sragen dirasakan belum dapat dioptimalkan. Hal ini karena kondisi wilayah di Sragen dan Kota Shah Alam berbeda. Kota Shah Alam yang memiliki potensi pohon karet dan kelapa sawit sedangkan di Sragen sebagian besar lahan pertanian ditanami padi. Penulis melihat Pemkab Sragen belum melakukan pemetaan yang lebih tepat terhadap perencanaan sister city ini.

 

 

 

Potensi Masalah

Jika kita melihat kasus kegagalan kerjasama sister city yang dilakukan Pemkab Wonogiri ini terjadi miss-understanding mengenai jalur yang tepat dalam membuat kerjasama internasional. Pihak Wonogiri melihat kerjasama ini sebagai kerjasama government to government.

Menurut Louise Diamond dan John McDonald, track one dalam multi-track diplomacy, dalam proses pembuatan proses hubungan antar Negara dilakukan oleh negara itu sendiri. Dalam hal ini biasanya diwakili oleh elemen-elemen ofisial pemerintahan yang menangani kerjasama internasional, yaitu Departemen Luar Negeri. Dalam rencana kerjasama sister city yang akan dilakukan Wonogiri, subyek hokum internasionalnya adalah Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Pemkab Wonogiri.

Namun, kondisi berbeda terjadi ketika kita melihat dari perspektif Pemerintah Wuming dan Qatar. Dari awal subyek yang melakukan kerjasama sebenarnya  adalah BUMD Guang Xi State Farms, China dan Qatar Charity, Qatar. Karena hal ini dianggap oleh Pemkab Wonogiri akan lebih menguntungkan jika dinaikkan dalam kerjasama sister city.

Dalam multi-track diplomacy, Pemerintah Wuming dan Qatar menganggap hal ini adalah perpektif track three. Track ini menekankan bahwa hubungan antar Negara dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Negara. Bisnis atau sektor ekonomi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Hal ini karena sektor ekonomi ini merupakan sektor  dengan tingkat kepentingan paling sensitif. Dengan adanya kerjasama perdagangan atau bisnis antar Negara  ini dapat mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya ada di dunia ini. Menurut perspektif Wuming dalam hal ini menganggap bahwa subyek internasional dalam rencana kerjasama adalah antar BUMD/ NGO.

Menurut hukum internasional, subyek yang akan melakukan kerjasama sister city ini tidak seimbang. Pemerintah Indonesia diwakili Pemkab Wonogiri namun di pihak China diwakili oleh Guang Xi State Farm. Begitu pula dengan Qatar Charity yang hanya semacam NGO di Qatar. Perbedaan perspektif tentang subyek dalam kerjasama internasional yang bertolak belakang inilah yang menjadi kendala.

Sedangkan kegagalan pelaksanaan kerjasama sister city antara Pemkab Sragen dengan Pemerintah Qatar terjadi kesalahan Pemkab Sragen dalam melihat identifikasi dan persyaratan dalam pembentukan kerjasama sister city. Pemkab Sragen belum secara optimal mengidentifikasi sektor-sektor yang dikerjasamakan. Kedua wilayah harus memiliki kesamaan sektor unggulan, namun Pemkab Sragen belum menyadari bahwa kedua Kota memiliki perbedaan sektor unggulan.

Penulis melihat ada tiga hal yang menjadi sumber kegagalan kerjasama sister city Pemkab Wonogiri dan Pemkab Sragen. Pertama, pihak Pemkab Wonogiri dan Pemkab Sragen kurang memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan kerjasama sister city. Pembentukan kerjasama sister city telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 03 Tahun 2008. Dalam pasal itu disebutkan bahwa jika ada daerah yang hendak mengadakan kerjasama sister city dengan daerah lain baik internal maupun lintas negara, maka harus memperhatikan lima hal yaitu: kesetaraan status administrasi, kesamaan karakteristik, kesamaan permasalahan, upaya saling melengkapi dan peningkatan hubungan kerjasama.

Kedua, di Kabupaten Wonogiri dan Sragen terjadi pergantian Kepala Pemerintahan. Penulis melihat bahwa Kepala Daerah yang baru tidak sejalan dengan Kepala Daerah sebelumnya dalam menangani rencana kerjasama sister city tersebut. Kepala Daerah tersebut bahkan berencana membatalkan kerjasama sister city yang telah direncanakan.

Ketiga, rencana kerjasama sister city ini kurang berjalan baik jika dilakukan secara tidak parsial. Pemkab Wonogiri dan Sragen tidak melakukan sosialisasi rencana sister city ke seluruh elemen pemerintahan, sehingga terkesan kurang jelasnya grand design yang akan menjadi poin kerjasama tersebut. Disamping itu, tidak adanya lembaga Pemerintah Daerah yang secara khusus menangani kerjasama internasional turut menambah kelemahan Pemkab Wonogiri untuk menangani kerjasama tersebut.

 

Penutup

Kegagalan kerjasama sister city ini tentunya menyisakan banyak masalah. Pertama, kerjasama ini telah mengejutkan sekaligus mengecewakan berbagai kalangan yang telah menanti realisasi kerjasama ini. Karena kerjasama ini dianggap sangat menguntungkan dan menjadi solusi permasalahan ketenagakerjaan di Wonogiri dan Sragen. Kedua, Pemkab Wonogiri dan Sragen pun merasa merugi karena biaya yang telah dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan selama proses kegiatan perencanaan kerjasama sister city ini telah menelan APBD yang besar untuk dialokasikan dalam kunjungan Pemkab ke luar negeri dan dalam menerima kunjungan dari pihak luar negeri ke Pemkab terbeut, termasuk biaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan biaya teknis.

Penulis memberikan solusi kepada beberapa pihak yang berkepentingan didalam membuat kerjasama sister city di Pemerintah daerah. Pertama, kegagalan kerjasama ini harus menjadi bahan evaluasi bersama bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan kerjasama internasional. Sehingga, setiap Pemerintah Daerah harus meninjau kembali kebijakan daerah terkait kerjasama internasional, khususnya sister city dengan daerah Negara lain. Setiap regulasi ini diharapkan adanya sinergisitas antarinstitusi.

Kedua, permasalahan ini muncul karena tidak tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) serta lembaga pemerintah daerah yang secara khusus menangani kerjasama internasional di Pemkab Wonogiri. Dalam menangani permasalahan tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah seharusnya membentuk suatu lembaga pemerintah daerah yang secara tugas pokok dan fungsinya menangani kerjasama-kerjasama internasional, mulai dari proses inisiatif, perencanaan, penjajagan, penandatangan, pelaksanaan hingga pengawasan dari setiap perjanjian internasional yang telah dibuat Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan fungsi dalam lembaga tersebut maka dibutuhkan SDM yang kompeten di bidang kerjasama internasional. Pemerintah Daerah harus menggandeng Perguruan Tinggi serta lembaga-lembaga pendidikan untuk bekerjasama menyelesaikan permasalahan ini dengan cara mencetak SDM yang kompeten dan siap ditempatkan di Pemerintah Daerah.

Ketiga, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri harus menyosialisasikan regulasi terkait sister city di daerah. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah kurangnya pendampingan dan pengawasan dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah. Selama ini langkah yang dilakukan hanya sebatas koordinasi teknis ketika akan melakukan kerjasama internasional. Pendampingan dan pengawasan ini diharapkan dapat mengawal kerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengakhiran.

Keempat, tentunya peran serta dari masyarakat dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah terkait kerjasama sister city. Hal ini karena tujuan dari semua hal yang dilakukan Pemerintah Daerah sebenarnya kembali lagi untuk kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Sumber Buku:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. 2008. Kabupaten Sragen dalam Angka Tahun 2007. Sragen: BPS Kabupaten Sragen.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. 2007. Kabupaten Wonogiri dalam Angka Tahun 2006. Wonogiri: BPS Kabupaten Wonogiri.

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2009. Kota Surakarta dalam Angka Tahun 2008. Surakarta: BPS Kota Surakarta.

Diamond, Dr. Louise dan John McDonald. 1996. Multi-track Diplomacy: A System Approach to Peace. Third Edition. USA: Kumarian Press, Inc.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 1992. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Syaukani, Drs. H. HR, dkk. 2002. Otonomi Daerah, Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dengan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.

 

Sumber Koran:

Dewan Minta Ditinjau Ulang. Editorial. Joglosemar. 12 April 2011.

Diperjelas, Kerjasama Antardaerah. Editorial. Joglosemar. 25 April 2011.

Kerja sama ‘Wonogiri-Wuming’ dipastikan jalan terus. Editorial. Solopos 23 September 2010.

Kota Kembar Solo-Montana. Editorial. Tempo. 19 Februari 2007.

Shah Alam Bakal Jadi Sister City Sragen. Editorial. Suara Merdeka. 10 Agustus 2007.

 

Sumber Internet:

http://www.jatengprov.go.id/?mid=wartadaera&page=98&listStyle=webzine&document_srl=3270.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: